Perkara narkotika: ancaman pidana memakai dan memiliki, serta penangguhan penuntutan dengan terapi

Apa hukumannya jika memakai narkotika?

Memakai narkotika golongan I diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama lima tahun. Memakai narkotika golongan II diancam pidana penjara paling lama tiga tahun (Undang-Undang Pencegahan Bahaya Narkotika Pasal 10). Perlu diingat, pembagian golongan narkotika di Taiwan tidak sama dengan penggolongan dalam undang-undang narkotika Indonesia.

Pasal 10 hanya memidana pemakaian narkotika golongan I dan II. Untuk golongan I ada batas minimum enam bulan penjara, sedangkan untuk golongan II tidak ada batas minimum. Ada penetapan penting tentang pemakai yang mengulangi: dalam penetapan 109-Tai-Shang-Ta-3826, Majelis Pidana Besar Mahkamah Agung Taiwan berpendapat bahwa jika seseorang kembali memakai narkotika lebih dari tiga tahun setelah terakhir kali dibebaskan dari observasi dan rehabilitasi di fasilitas (觀察、勒戒) atau rehabilitasi paksa (強制戒治), yang berlaku adalah prosedur observasi, rehabilitasi, atau rehabilitasi paksa dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2). Hal ini tidak berubah meskipun di antara waktu itu ia pernah didakwa, dihukum, atau menjalani pidana karena memakai narkotika. Penetapan ini menafsirkan Pasal 20 ayat (3) versi amendemen yang berlaku sejak 15 Juli 2020; apakah pasal itu diubah lagi sesudahnya masih perlu dipastikan, dan setiap perkara tetap dinilai menurut faktanya.

施用第一級毒品者，處六月以上五年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。（毒品危害防制條例第10條）

Ringkasan tidak resmi: Pasal 10: memakai narkotika golongan I diancam penjara enam bulan sampai lima tahun; memakai golongan II diancam penjara paling lama tiga tahun.

Apa hukumannya jika memiliki narkotika?

Pasal 11 membedakan ancaman pidana menurut golongan dan berat bersih murni narkotika, yaitu berat zat murninya tanpa campuran. Untuk kepemilikan biasa, golongan I diancam penjara paling lama tiga tahun, kurungan, atau denda paling banyak NT$300.000; golongan II diancam penjara paling lama dua tahun, kurungan, atau denda paling banyak NT$200.000. Makin besar jumlahnya, makin berat pula rentang pidananya, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Memakai narkotika golongan III atau IV tanpa alasan yang sah juga dikenai sanksi Pasal 11-1 ayat (2) tersebut; jika pemakainya masih anak (少年), perkaranya ditangani menurut Undang-Undang Penanganan Perkara Anak. Memiliki alat yang khusus dipakai untuk membuat atau memakai narkotika golongan I atau II diancam penjara paling lama satu tahun, kurungan, atau denda paling banyak NT$100.000 (Pasal 11 ayat (7)). Bedakan juga antara sekadar memiliki dan memiliki untuk dijual. Dalam penetapan 109-Tai-Shang-Ta-4861, Majelis Pidana Besar Mahkamah Agung Taiwan berpendapat bahwa orang yang membeli narkotika untuk mencari untung lalu tertangkap polisi sebelum sempat mencari pembeli belum dianggap mulai menjual, tetapi dipidana karena memiliki narkotika dengan maksud untuk dijual. Itu delik yang berbeda dari kepemilikan biasa yang dibahas di sini. Menurut pertimbangannya, jika pembelian dilakukan setelah bernegosiasi dengan calon pembeli yang sudah jelas, atau setelah menawarkan barang ke orang banyak, perbuatannya mungkin sudah masuk tahap mulai menjual; semuanya dinilai dari keseluruhan perbuatan dan fakta masing-masing perkara.

Apa itu penangguhan penuntutan dengan syarat terapi ketergantungan?

Penangguhan penuntutan (緩起訴) berarti jaksa menunda penuntutan selama jangka waktu tertentu, sering kali dengan syarat yang harus dipenuhi. Saat memutuskannya, jaksa dapat mewajibkan tersangka menyelesaikan terapi ketergantungan, perawatan kejiwaan, psikoterapi, konseling psikologis, bimbingan psikologis, atau tindakan pemulihan lain yang sesuai dalam jangka waktu tertentu (KUHAP Taiwan Pasal 253-2 ayat (1) angka 6).

Kewajiban dalam Pasal 253-2 ayat (1) angka 3 sampai 6, termasuk terapi ketergantungan, hanya dapat dikenakan jika tersangka setuju. Sebelum menjatuhkan penangguhan penuntutan dengan syarat angka 6, jaksa wajib meminta pendapat lembaga medis, dan bila perlu juga instansi atau lembaga terkait lainnya (Undang-Undang Pencegahan Bahaya Narkotika Pasal 24 ayat (3)).

六、完成戒癮治療、精神治療、心理治療、心理諮商、心理輔導或其他適當之處遇措施。（刑事訴訟法第253條之2第1項第6款）

Ringkasan tidak resmi: KUHAP Taiwan Pasal 253-2 ayat (1) angka 6: jaksa dapat mensyaratkan penyelesaian terapi ketergantungan, perawatan kejiwaan, psikoterapi, konseling, bimbingan psikologis, atau tindakan pemulihan lain yang sesuai.

Kapan penangguhan penuntutan bisa diberikan?

Penangguhan penuntutan hanya mungkin untuk tindak pidana yang tidak diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan minimum tiga tahun atau lebih. Jaksa lalu menimbang hal-hal yang disebut dalam KUHP Taiwan (中華民國刑法) Pasal 57 dan kepentingan umum; jika dinilai tepat, jaksa dapat menetapkan masa penangguhan satu sampai tiga tahun (KUHAP Taiwan Pasal 253-1 ayat (1)). Jadi, ini keputusan jaksa berdasarkan penilaian, bukan hak yang otomatis didapat.

Jika jaksa sudah lebih dulu menjatuhkan penangguhan penuntutan bersyarat berdasarkan KUHAP Taiwan Pasal 253-1 ayat (1) dan Pasal 253-2 ayat (1) angka 4–6 atau 8, atau pengadilan anak (少年法院, atau bagian perkara anak di pengadilan distrik) menilai perkaranya lebih tepat ditangani menurut Undang-Undang Penanganan Perkara Anak, dua ketentuan Undang-Undang Pencegahan Bahaya Narkotika tidak berlaku: prosedur observasi dan rehabilitasi di fasilitas dalam Pasal 20 ayat (1), dan aturan Pasal 23 ayat (2) bahwa pemakai yang mengulangi dalam tiga tahun wajib dituntut. Jika penangguhan itu kemudian dicabut, jaksa wajib melanjutkan penyidikan atau mengajukan dakwaan (Pasal 24 ayat (1)–(2)).

Bagaimana jalannya perkara?

Kebanyakan perkara narkotika dimulai dari pemeriksaan di kantor polisi atau penyidikan oleh jaksa. Jika Anda tertangkap atau menerima surat panggilan, pahami dulu hak-hak Anda saat dimintai keterangan oleh polisi atau jaksa.

Baca panduan tentang surat panggilan (通知書) dari polisi dan surat panggilan (傳票) dari jaksa untuk bersiap sebelum datang dan memahami jalannya pemeriksaan. Satu hal yang sering muncul dalam perkara narkotika adalah pengambilan sampel urine. Dalam Putusan 111-Hsien-Pan-16, Mahkamah Konstitusi Taiwan menyatakan bahwa KUHAP Taiwan Pasal 205-2, yang membolehkan polisi mengambil urine secara paksa dari orang yang dijemput paksa atau ditangkap, tidak memenuhi prinsip proses hukum yang adil, sehingga ketentuan itu kehilangan kekuatan hukumnya paling lambat dua tahun kemudian. Tenggat dua tahun itu sudah lewat. Prosedur peralihan dalam putusan tersebut, yaitu meminta jaksa menerbitkan izin pemeriksaan (鑑定許可書), hanya berlaku sampai undang-undangnya diubah, dan perubahan KUHAP sesudahnya masih perlu dipastikan. Setiap perkara tetap dinilai menurut faktanya.

Kapan perlu berkonsultasi dengan advokat?

Sebaiknya berkonsultasi lebih dulu jika Anda menerima surat panggilan dari polisi atau jaksa, jika perkara Anda sedang dibicarakan untuk penangguhan penuntutan, atau jika Anda perlu menyiapkan dokumen terkait terapi ketergantungan.

Halaman ini hanya merangkum ancaman pidana dan prosedur hukum. Isinya bukan saran medis tentang pemakaian narkotika atau cara berhenti, dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.