Pada dasarnya penggeledahan memerlukan surat perintah yang ditandatangani hakim, yang menyebut perkaranya, orang atau barang yang dicari, tempat atau data yang akan diperiksa, dan masa berlakunya (Pasal 128 KUHAP Taiwan (刑事訴訟法)). Saat menangkap, membawa paksa, atau menahan seseorang, petugas boleh menggeledah tubuhnya, barang bawaannya, kendaraannya, dan tempat yang langsung terjangkau olehnya tanpa surat perintah (Pasal 130). Dalam keadaan mendesak tertentu, rumah juga boleh digeledah tanpa surat perintah (Pasal 131). Penggeledahan juga boleh tanpa surat perintah jika orang yang digeledah setuju secara sukarela, tetapi petugas wajib menunjukkan tanda pengenal dan mencatat persetujuan itu (Pasal 131-1). Barang yang dapat menjadi bukti atau dapat dirampas boleh disita (Pasal 133). Jika Anda tidak menerima penggeledahan atau penyitaan yang diperintahkan hakim ketua, hakim yang ditugaskan, hakim yang diminta membantu, atau jaksa, Anda dapat meminta pengadilan tempat pejabat itu bertugas untuk membatalkan atau mengubahnya dalam sepuluh hari (Pasal 416).
Bolehkah polisi begitu saja menggeledah rumah atau ponsel saya?
Tidak sembarangan. Tubuh, barang, data elektronik, rumah, atau tempat lain milik terdakwa (被告; di Taiwan sebutan ini sudah dipakai sejak tahap penyidikan) atau tersangka boleh digeledah jika perlu. Milik pihak ketiga hanya boleh digeledah jika ada alasan yang cukup untuk percaya bahwa terdakwa, tersangka, atau barang atau data yang akan disita memang ada di sana (Pasal 122). Penggeledahan bertujuan mencari barang atau data yang akan disita (misalnya data di dalam ponsel), sedangkan penyitaan berarti mengambil barang yang dapat menjadi bukti atau dapat dirampas. Keduanya tindakan yang berbeda.
對於被告或犯罪嫌疑人之身體、物件、電磁紀錄及住宅或其他處所，必要時得搜索之。對於第三人之身體、物件、電磁紀錄及住宅或其他處所，以有相當理由可信為被告或犯罪嫌疑人或應扣押之物或電磁紀錄存在時為限，得搜索之。（刑事訴訟法第122條）
Ringkasan tidak resmi: Pasal 122: untuk barang dan tempat milik terdakwa atau tersangka, cukup jika penggeledahan diperlukan; untuk milik pihak ketiga, harus ada pula alasan yang cukup untuk percaya.
Apa isi surat perintah penggeledahan, dan siapa yang memintanya?
Menurut Pasal 128 ayat (1), penggeledahan pada dasarnya harus memakai surat perintah. Surat itu harus menyebut: perkaranya; terdakwa, tersangka, atau barang yang dicari (identitas orangnya boleh tidak dicantumkan jika belum diketahui); tempat, tubuh, barang, atau data elektronik yang akan digeledah; serta masa berlakunya, dengan catatan bahwa surat tidak boleh dipakai setelah lewat masa berlaku dan harus dikembalikan setelah penggeledahan.
Surat perintah ditandatangani hakim, dan proses penerbitannya tidak terbuka untuk umum. Selama penyidikan, jika jaksa menilai penggeledahan perlu, ia harus meminta surat perintah kepada pengadilan secara tertulis dengan menyebut alasannya, kecuali dalam penggeledahan mendesak menurut Pasal 131 ayat (2). Jika yang meminta adalah penyidik kepolisian (司法警察官), ia harus lebih dulu mendapat izin jaksa sebelum meminta surat perintah ke pengadilan. Jika pengadilan menolak salah satu permintaan tersebut, pemohon tidak dapat mengajukan keberatan (Pasal 128-1).
Saat penangkapan, bolehkah polisi menggeledah badan tanpa surat perintah?
Boleh, tetapi terbatas. Saat menangkap terdakwa atau tersangka, membawanya secara paksa, atau melaksanakan penahanan, jaksa, penyidik kejaksaan, atau penyidik kepolisian boleh menggeledah tubuh orang itu, barang yang dibawanya, kendaraan yang dipakainya, dan tempat yang langsung terjangkau olehnya tanpa surat perintah (Pasal 130). Penggeledahan ini hanya boleh dilakukan bersamaan dengan penangkapan, pembawaan paksa, atau penahanan, dan hanya sebatas yang langsung terjangkau.
Kapan rumah boleh digeledah tanpa surat perintah?
Menurut Pasal 131 ayat (1), rumah atau tempat lain boleh digeledah tanpa surat perintah jika: ada fakta yang menunjukkan terdakwa atau tersangka yang akan ditangkap atau dibawa paksa benar-benar ada di dalam; ada fakta yang menunjukkan pelaku yang tertangkap tangan atau buronan yang sedang dikejar benar-benar ada di dalam; atau ada fakta yang jelas bahwa seseorang sedang melakukan tindak pidana di dalam dan keadaannya mendesak. Selama penyidikan, jaksa juga boleh langsung menggeledah jika ada alasan yang cukup bahwa keadaannya mendesak dan, tanpa penggeledahan segera, bukti bisa dipalsukan, diubah, dimusnahkan, atau disembunyikan dalam 24 jam (ayat (2)).
Setelah penggeledahan seperti ini, jaksa wajib melaporkannya ke pengadilan dalam tiga hari; jika dilakukan penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian, mereka wajib melapor kepada jaksa dan pengadilan dalam tiga hari. Jika pengadilan menilai penggeledahan itu tidak seharusnya diizinkan, pengadilan wajib membatalkannya dalam lima hari. Jika tidak dilaporkan atau dibatalkan, pengadilan dapat menyatakan barang yang disita tidak boleh dipakai sebagai bukti (Pasal 131 ayat (3)–(4)).
Apa itu penggeledahan dengan persetujuan, dan apa syaratnya?
Penggeledahan boleh dilakukan tanpa surat perintah jika orang yang digeledah setuju secara sukarela. Namun, petugas wajib menunjukkan tanda pengenal dan mencatat persetujuan itu dalam berita acara (Pasal 131-1). Jadi syaratnya dua: persetujuan harus benar-benar sukarela, dan petugas menunjukkan tanda pengenal serta mencatat persetujuan. Halaman ini hanya menjelaskan syarat dalam undang-undang, bukan saran apakah Anda sebaiknya setuju atau tidak.
搜索，經受搜索人出於自願性同意者，得不使用搜索票。但執行人員應出示證件，並將其同意之意旨記載於筆錄。（刑事訴訟法第131條之1）
Ringkasan tidak resmi: Pasal 131-1: penggeledahan dengan persetujuan mensyaratkan persetujuan sukarela, petugas menunjukkan tanda pengenal, dan persetujuan dicatat dalam berita acara.
Apa itu penyitaan, dan barang apa saja yang boleh disita?
Barang yang dapat menjadi bukti atau dapat dirampas boleh disita. Untuk menjamin pengambilan nilai pengganti hasil kejahatan, harta tersangka, terdakwa, atau pihak ketiga juga boleh disita secukupnya jika perlu (Pasal 133 ayat (1)–(2)). Pemilik, pemegang, atau penyimpan barang itu dapat diperintahkan untuk menunjukkan atau menyerahkannya (ayat (3)). Selain dilakukan sendiri oleh hakim atau jaksa, penyitaan dapat diperintahkan kepada penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian; alasannya harus dicatat dalam surat perintah penggeledahan atau penetapan penyitaan yang diberikan kepada mereka (Pasal 136). Catatan putusan: dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 112-Hsien-Pan-9 (16 Juni 2023), Mahkamah Konstitusi Taiwan menyatakan bahwa KUHAP Taiwan, sejauh tidak mengecualikan dokumen dan data (termasuk data elektronik) yang lahir dari komunikasi rahasia antara advokat atau pembela dan terdakwa, tersangka, atau calon tersangka dari barang yang boleh digeledah dan disita, bertentangan dengan jaminan konstitusi atas hak kerja advokat dan hak terdakwa untuk berperkara. Sampai undang-undang diubah, hakim, jaksa, dan petugas terkait wajib melaksanakan penggeledahan dan penyitaan sesuai maksud putusan itu. Putusan tersebut memberi waktu dua tahun sejak diucapkan untuk mengubah undang-undang, dan perkembangan perubahannya masih perlu dipastikan. Mahkamah juga menyatakan bahwa tidak adanya prosedur khusus untuk menggeledah kantor advokat tidak bertentangan dengan konstitusi. Setiap perkara tetap dinilai menurut faktanya.
Siapa yang berhak hadir saat penggeledahan atau penyitaan?
Kecuali dalam keadaan yang menurut hukum boleh tanpa surat perintah atau penetapan penyitaan, petugas wajib memperlihatkan surat itu kepada orang yang ada di tempat (Pasal 145). Jika penggeledahan atau penyitaan dilakukan di rumah atau tempat lain yang dihuni atau dijaga orang, petugas wajib memerintahkan penghuni, penjaga, atau orang yang dapat mewakili mereka untuk hadir. Jika tidak ada orang seperti itu, petugas dapat memerintahkan tetangga atau petugas pemerintahan setempat yang terdekat untuk hadir (Pasal 148).
Tidak terima dengan penggeledahan atau penyitaan: apa yang bisa dilakukan?
Jika Anda tidak menerima penggeledahan, penyitaan, atau keputusan tentang pengembalian atau penjualan barang sitaan yang diperintahkan hakim ketua, hakim yang ditugaskan, hakim yang diminta membantu, atau jaksa, Anda dapat meminta pengadilan tempat pejabat itu bertugas untuk membatalkan atau mengubahnya, bahkan jika tindakan itu sudah selesai dilaksanakan (Pasal 416 ayat (1)). Jika dibatalkan, pengadilan dapat menyatakan barang yang disita tidak boleh dipakai sebagai bukti (ayat (2)).
Tenggatnya sepuluh hari, dihitung sejak tindakan dilakukan, atau jika keputusan itu disampaikan secara resmi, sejak diterima (Pasal 416 ayat (3)). Karena itu, segera periksa jalur yang tepat untuk tindakan yang Anda alami.
Kapan sebaiknya berkonsultasi dengan advokat?
Penggeledahan dan penyitaan biasanya berlangsung cepat. Setelahnya, Anda dapat berkonsultasi untuk memeriksa apakah isi surat perintah dan daftar barang sitaan sesuai dengan syarat hukum. Jika Anda ingin meminta pembatalan atau perubahan, sebaiknya berkonsultasi sedini mungkin. Halaman ini berisi informasi umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.